Bupati Grobogan Sri Sumarni melakukan kunjungan ke lokasi Banjir akibat jebolan tanggul kanan saluran irigasi klambu kiri, di Kel. Klompok Kabupaten Grobogan. Dalam kunjungan tersebut didampingi oleh Kepala Bidang OP BBWS Pemali Juana Dina Noviadriana bersama staff jajarannya pada Senin 01 Februari 2021.

Bupati berharap agar BBWS Pemali Juana dapat segera melakukan penanganan darurat secepat mungkin. Kabid OP Dina Noviadriana menyampaikan bahwa saat ini penanganan darurat berupa pemancangan bambu di sisi luar dan dalam tanggul kemudian diisi dengan sandbag tanah urugan yang didatangkan. Tanggul ini jebol pada Hari Minggu, 31 Januari pukul 02.12 WIB. Panjang jebolan sekitar 16 m dan lebar 15 serta kedalaman 5 m.

Saat ini debit air yang masuk ke saluran irigasi masih besar. Pengerjaan penanganan darurat ditargetkan selesai dalam waktu 7 hari dengan mendatangkan alat berat berupa amphibius excavator.

Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Edy Juharsyah, memimpin kegiatan Serah Terima Jabatan PPK Pengadaan Tanah di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada Jumat 29 Januari 2021.

Di BBWS Pemali Juana, kegiatan Serah Terima Jabatan dilaksanakan di Ruang Rapat Kedung Ombo Gedung A dan terhubung secara virtual.

Serah terima jabatan PPK Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan di BBWS Pemali Juana dilakukan antara Dadang Ismu Hardiyanto dan Erin Prihandini, dengan disaksikan Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha Ardhyta Agus Setiawan, yang mewakili Kepala BBWS Pemali Juana.

Selain itu, Kasatker Pengadaan Tanah, Arif Ichwandoko, dan Kasubdit Pemantauan Evaluasi dan Pengadaan Tanah, Heru Setiawan juga hadir dan menyaksikan serah terima jabatan ini.

Turut hadir pula Ika Wilasari selaku PPK Pengadaan Tanah Sungai dan Pantai, dan Dina Faelasufa selaku PPK Pengadaan Tanah BBWS Pemali Juana.

Dalam sambutannya, Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Edy Juharsyah mengatakan bahwa perlu dilakukan percepatan pekerjaan pengadaan tanah karena hal tersebut perlu dilakukan sebelum dimulai pembangunan konstruksi, khususnya bagi tanah yang belum dibebaskan, menjadi prioritas utama.

Edy Juharsyah juga berpesan bagi para pejabat PPK Pengadaan Tanah untuk terus melakukan koordinasi dan melaporkan segala kendala yang terjadi baik dalam tingkat daerah maupun provinsi.

Dalam rangka mewujudkan kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda di bidang keairan, Kepala BBWS Pemali Juana, M. Adek Rizaldi didampingi Kabid. KPI SDA Anggraeni Achmad dan Kasatker PJSA Yulius, menerima kunjungan dari The Netherlands Delegated Representative Water for Indonesia, Mr. Rien Dam, pada Rabu 27 Januari 2021 di Ruang Rapat Kedung Ombo Gedung A BBWS Pemali Juana.

Dalam kunjungan ini, dilakukan diskusi dan pembahasan terkait penanganan banjir dan rob serta penurunan tanah/land subsidence yang terjadi di pantura Jawa, khususnya di Kota dan Kab. Pekalongan, Kota Semarang, dan Kab. Demak, dan permasalahan pengelolaan air sekitar kawasan Tol Tanggul Laut Semarang-Demak.

Pada kesempatan ini juga dibahas rencana-rencana terkait pekerjaan berikutnya untuk penanganan pantai di sepanjang utara Jawa.

Kerja sama ini diharapkan dapat menuntaskan permasalahan rob dan penurunan tanah/land subsidence yang terjadi, serta sebagai sarana bertukar pengetahuan, saran, dan masukan agar pelaksanaan pekerjaan ke depannya dapat berjalan lebih maksimal.

BBWS Pemali Juana mengikuti kegiatan Pengukuhan Sub Koordinator yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada 26 Januari 2020, bertempat di Ruang Rapat Jragung Gedung B Lantai 2, dan terdapat 11 pegawai yang mengikuti pengukuhan tersebut, yaitu :

1. Muhammad, SH., MH sebagai Subkoor. Kepegawaian dan Umum
2. Arianto, SR., M.Si sebagai Subkoor. Keuangan dan Pengelolaan BMN
3. Budhie Santoso, SE., M.Si sebagai Subkoor. Hukum dan Komunikasi Publik
4. Rantika Rakhmawati, ST, MT sebagai Subkoor. Perencanaan Umum
5. Widi Pradipta, ST., M.Eng sebagai Subkoor. Program
6. Heny Krisyani, ST, MT sebagai Subkoor. Pengendalian Pelaksanaan Sungai dan Pantai
7. Ir. Wisnu Widoyono, ME sebagai Subkoor. Pengendalian Pelaksanaan Bendungan dan Danau
8. Dini Mandrianawati, ST sebagai Subkoor. Pengendalian Pelaksanaan Irigasi dan Rawa
9. Agus Heri Sutopo, ST sebagai Subkoor. Pengendalian Pelaksanaan Air Tanah dan Air Baku
10. Mujari, ST, M.Si, MT sebagai Subkoor. Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan
11. Pontjo Witjaksono A.R, ST, MT sebagai Subkoor. Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan serah terima jabatan (sertijab) pejabat perbendaharaan. Dalam arahannya, Kepala BBWS Pemali Juana M. Adek Rizaldi mengingatkan untuk kerja cepat, keluar dari zona nyaman, namun tetap menjaga soliditas. Acara tersebut dihadiri oleh para pejabat administrator, para subkor yang dilantik, serta para pejabat perbendaharaan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

BBWS Pemali Juana membuka Klinik eHRM dan Klinik SKP untuk memperbarui data eHRM masing-masing pegawai, agar pembaruan data ini dapat berjalan lebih cepat dan tepat.

Sementara itu, Klinik SKP bertujuan untuk penyusunan dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2020 (baik secara online dan manual), serta penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2021 melalui e-Kinerja secara cepat dan tepat.

Acara ini dilaksanakan pada 22 Januari 2021 dan bertempat di Ruang Subkoor Kepegawaian dan Umum, dan diikuti oleh para pegawai di lingkungan BBWS Pemali Juana.

Surat Klinik eHRM

Diadakan agenda rutin Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Jratunseluna Sidang pleno III TKPSDA  WS Jratunseluna  Periode 2018 – 2023 diselenggarakan pada Hari Rabu dan Kamis, Tanggal 21 – 22 Agustus 2019 bertempat di Hotel Aston Inn, Jl. Pandanaran No. 40, 50174 Kota Semarang, acara sidang membahas, Prakiraan Cuaca Tahun 2019 – 2020, Alokasi Air DAS Jragung, Tuntang, Serang , Lusi, Juana, Garang, Kesiap-Siagaan Banjir Dan Kekeringan Pada WS Jratunseluna Tahun 2019 – 2020, Abrasi Pantai Sarang Rembang, Perumusan Hasil Sidang Komisi Ke-II.

            Undangan yang hadir sebanyak 68 orang, terdiri dari anggota TKPSDA WS Jratunseluna unsur Pemerintah : 18 orang, anggota TKPSDA WS Jratunseluna  unsur non Pemerintah : 17 orang, undangan  instansi 10 orang dan Tim Sekretariat TKPSDA WS Jratunseluna : 15 orang dan pendukung administrasi : 8 orang, kehadiran Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana membuat anggota TKPSDA WS Jratunseluna menambah euforia yang di dampingi oleh Kepala Sekretariat TKPSDA WS Jratunseluna, pimpinan sidang dipimpin oleh Nathan Setiawan, ST, M.Eng. Nampak  hadir dari Dinas PU SDA TARU mewakili Ketua Harian TKPSDA WS Jratunseluna. Pada Sidang Pleno III TKPSDA WS Jratunseluna merumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Alokasi Air DAS Jragung, Tuntang, Serang, Lusi, Juana dan Garang
2. TKPSDA WS Jratunseluna menyetujui Hasil Penyusunan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) Tahun 2019-2020 di DAS Serang Lusi, DAS Tuntang dan DAS Garang dijadikan sebagai pedoman pelaksanakan alokasi air.
3. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana mengusulkan penetapan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) Tahun 2019-2020 kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan selanjutnya disosialisasikan kepada para Petugas/Operator Bendung dan Bendungan terkait.
4. Untuk mendukung rencana Alokasi Air tahun 2019-2020, telah disepakati sebagai berikut :

• Penentuan awal Musim Tanam (MT) I Daerah Irigasi Sistem Waduk Kedungombo Tahun 2019/2020 dengan mempertimbangkan prakiraan awal musim hujan dari BMKG Tahun 2019 jatuh di Bulan November 2019.
• Awal Musim Tanam (MT) I Daerah Irigasi Sistem Waduk Kedungombo Tahun 2019/2020 dimulai tanggal 15 Oktober 2019.
• Rilis Air Irigasi Sistem Waduk Kedungombo dimulai tanggal 15 Oktober 2019 dari bendung layanannya sesuai dengan perhitungan ketersediaan air.

2. Prakiraan Cuaca Tahun 2019 – 2020
3. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di WS Jratunseluna perlu memonitoring Hari Tanpa Hujan serta mewaspadai kekeringan ekstrim pada daerah yang lebih dari 60 hari tidak hujan dan adanya potensi kebakaran hutan dan lahan.
4. Perlu kewaspadaan potensi banjir dan longsor saat transisi musim kemarau – musim penghujan dan puncak musim hujan tahun 2020.

3. Kesiapsiagaan Banjir dan Kekeringan pada WS Jratunseluna Tahun 2019-2020
4. Perlu memperkuat Tim Siaga Banjir di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Sosialisasi Kesiapsiagaan Banjir.
5. Pemutakhiran Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Banjir Tahun 2019–2020.
6. Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota melakukan Penyiapan Bahan Banjiran, Penyiapan Peralatan, Inventarisasi Tanggul Kritis dan Penyiapan Radio Komunikasi.
7. Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi pemanfaatan bangunan Penampung Air Hujan (PAH) dan Bangunan Resapan Air.
8. Para Petani (GP3A dan IP3A) di WS Jratunseluna harus mematuhi Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam yang telah disahkan oleh Bupati/Walikota.

4. Penanganan Abrasi Pantai dan Konservasi Kawasan Pesisir Kabupaten Rembang, melalui :
5. Penghijauan pantai melalui penanaman mangrove di Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang dan Kecamatan Lasem oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi  Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Rembang dan masyarakat.
6. Penanganan lanjutan abrasi Pantai Sarang meliputi Pantai Desa Kalipang dan Desa Sendangmulyo oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana dan Pemerintah Kabupaten Rembang.
7. Penanganan abrasi Pantai Desa Karanglincak, Karangharjo, Kragan dan Tegalmulyo Kecamatan Kragan melalui pembangunan break water dan jalan inspeksi oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana dan Pemerintah Kabupaten Rembang.

5. Hasil Sidang Komisi Ke-2 TKPSDA WS Jratunseluna Periode 2018-2023
6. Komisi I : Konservasi DAS Serang Kali Simuncar

• Pengkayaan pohon endemik yang mampu menyimpan/meresapkan air pada Zona Rehabilitasi Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) disesuaikan dengan Rencana Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE) oleh Balai TNGMb bersama TNI dan masyarakat penyangga.
• Pengawasan terhadap vegetasi pada daerah tangkapan air Sipendok dan Simuncar oleh Balai TNGMb bersama TNI, Polisi Kehutanan, Rempala, Komunitas Penggiat Lingkungan dan Masyarakat Peduli Api.

1. Komisi II : Penataan Pemanfaatan Air di Hulu Sungai Simuncar dan Sipendok

• Melakukan Sosialisasi dan Penertiban Pemanfaatan Mata Air oleh Balai Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb).
• PDAM Kabupaten Boyolali dan Kelompok masyarakat pemanfaat mata air lainnya segera mengajukan perizinan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Rekomendasi dari Balai Taman Nasional Gunung Merbabu.
• Pembenahan terhadap pemanfaatan sumber mata air oleh Balai Taman Nasional Gunung Merbabu sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.64/MENHUT-II/2013 berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1. Komisi III : Pengendalian Daya Rusak Kali Serang Hulu

• Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana melakukan kajian teknis bekas sungai (Kalimati) di Sungai Serang (sekitar Bendung Klambu).
• Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana melakukan pembentukan Komunitas Masyarakat Peduli Sungai Serang (Hulu, Tengah, Hilir)
• Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana mengembalikan fungsi 9 Pintu Pengendali Banjir Wilalung yang mengarah ke Sungai Juana dan didukung sistem elektrik.
• Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana melakukan normalisasi Sungai Juana mulai dari Pintu Pengendali Banjir Wilalung sampai dengan hilir.
• Penertiban bangunan liar dan tanaman liar di bantaran sungai sekitar Bendung Wilalung oleh Tim Terpadu difasilitasi oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana.
• Penertiban dan pelarangan karamba jaring apung di Kalimati, Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan oleh Tim Terpadu difasilitasi oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana.

Demikian Berita Acara  Hasil Sidang Pleno III TKPDA WS Jratunseluna dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berbeda dengan kegiatan sidang sebelumnya Sidang pleno II TKPSDA  WS Jratunseluna  Periode 2018 – 2023 diselenggarakan pada Hari Kamis dan Jumat, Tanggal 27 – 28 Juni 2019 bertempat di Hotel Harris, Jl. Ki Mangunsarkoro No. 36, 50241 Semarang, acara sidang meliputi Operasi Pengaturan Pintu  Banjir Bendung Wilalung, Perumusan Hasil Sidang I Komisi TKPSDA WS Jratunseluna, Rencana Tindak Lanjut PERGUB Jawa Tengah No. 68 Th.  2017 Pelaksanaan Pengelolaan Sistem lnformasi H3 Provinsi Jawa Tengah, Perkembangan Pengelolaan Sistem lnformasi Hidrologi Provinsi Jawa Tengah, Perkembangan Pengelolaan Sistem lnformasi Hidrogeologi WS Jratunseluna.

Undangan yang hadir sebanyak 66 orang, terdiri dari anggota TKPSDA WS Jratunseluna unsur Pemerintah : 19 orang, anggota TKPSDA WS Jratunseluna  unsur non Pemerintah : 16 orang, undangan  instansi 10 orang dan Tim Sekretariat TKPSDA WS Jratunseluna : 15 orang dan pendukung administrasi : 6 orang, pimpinan sidang dipimpin oleh Nathan Setiawan, ST, M.Eng dan di hadiri Ketua TKPSDA Jratunseluna Dr. Prasetyo Aribowo, SH,M.Soc,SC ( Bappeda Provinsi Jawa Tengah ). Ir Noviyanto  Sp.1 dari Dinas BPU SDA TARU Seluna mewakili Ketua Harian TKPSDA WS Jratunseluna. Terlihat juga Kepala Sekretariat WS Jratunseluna Teguh SST, MT. Pada Sidang Pleno II TKPSDA WS Jratunseluna merumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

I. Hasil Sidang Komisi Ke-1 TKPSDA WS Jratunseluna Periode 2018-2023 :

a)    Komisi I    :   Konservasi Sumber Daya Air DAS Jragung

1)   Pemerintah Pusat,   Provinsi Jawa Tengah,   Pemerintah Kabupaten Semarang, Pemerintah  Kabupaten  Grobogan,    Pemerintah  Desa, Perum       Perhutani  dan Masyarakat berperan aktif sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan Daerah Tangkapan  Air Bendungan Jragung.

2)  Semua  Perusahaan/lndustri  di  wilayah  Daerah  Tangkapan  Air  Bendungan Jragung wajib melaksanakan Dokumen Lingkungan Hidup    (UKL-UPL I Amdal) dan melaporkan secara berkala kepada instansi terkait,  khususnya dalam memfungsikan IPAL.

 3)  Dinas Lingkungan   Hidup   dan   Kehutanan   Provinsi   Jawa  Tengah, Dinas  Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang,  Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  Kabupaten Grobogan dan serta Satpol PP Kabupaten Semarang perlu untuk  memantau IPAL  Perusahaan/lndustri secara periodik dan melakukan penegakan hukum bila  terjadi.  

 b) Komisi II   :  Pendayagunaan Sumber Daya Air Terhadap Pertanian dan Pemanfaatan Lainnya di Kawasan Daerah lrigasi Jragung

1)   Pemerintah dan Masyarakat berkewajiban membantu kelancaran pembangunan Bendungan Jragung di Dusun Kedungglatik, Desa Candirejo,  Kecamatan Pringapus,  Kabupaten Semarang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2)  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera melaksanakan  Rehabilitasi Jaringan lrigasi di Daerah lrigasi Jragung.

3)  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  membuat  bangunan Check Dam Pengendali Sedimen di Hulu Bendung Jragung.

4)  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanaan sosialisasi teknis dan penegakan hukum terkait pelanggaran penggunaan daerah sempadan sungai  dan/atau  saluran  irigasi,   sesuai  dengan  perundang-undangan  yang berlaku.

5)    Pemerintah Kabupaten Demak melaksanaan sosialisasi teknis dan penegakan hukum terkait pelanggaran alih  fungsi lahan di Daerah lrigasi Jragung,  sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

c) Komisi III  :   Pengendalian Banjir Sistem Sungai Dolok Penggaron

1)   Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah melakukan kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala di Bendung Barang.

2)  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera menyelesaikan proses penyediaan lahan dan pembangunan konstruksi Bendungan Dolok.

3) Pemerintah  Kabupaten Semarang,  Pemerintah Kabupaten Grobogan dan Pemerintah Kabupaten Demak menerapkan Peraturan Pemanfaatan Lahan Sesuai  Dengan   RTRW  masing-masing  dalam   rangka  mengendalikan  laju sedimen di hulu Bendung Barang.

II. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana menetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pola Operasi Bangunan Pengendali Bendung Wilalung dan mensosialisasikan kepada masyarakat dan instansi terkait,  melakukan normalisasi Sungai Juana  untuk meningkatkan  kapasitas pengaliran air  banjir,  membangun  check dam  dan embung potens

III. Dalam Penerapan dan Tindak Lanjut Peraturan Gubernur No.  68 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sistem lnformasi Hidrologi,  Hidrometeorologi Dan Hidrogeologi Di Provinsi Jawa Tengah,  Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah (Hidrologi),  Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah (Hidrogeologi) dan BMKG Stasiun Klimatologi Kelas I    Semarang (Hidrometeorologi) di Provinsi Jawa Tengah diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1)      Optimalisasi portal Sistem lnformasi Hidrologi,   Hidrometeorologi dan  Hidrogeologi(SIH3) Provinsi Jawa Tengah yang terintegrasi antara 3 (tiga) koordinator, sehingga mempermudah masyarakat luas mengakses informasi terkait SIH3 di Provinsi Jawa Tengah,  harus mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

      a) Sumber Daya  Manusia  yang  handal dan  jumlah  memadai,  menguasai  ilmu Hidrologi,  Hidrometeorologi  dan Hidrogeologi (SIH3) dan disiplin ilmu lain yang terkait dengan pengelolaan sistem informasi sumber daya air.b)  Peralatan Kerja (hardware, software dan jaringan internet) yang berfungsi baik, jumlah mencukupi dan memadai, guna menunjang kelancaran arus

      b) Alokasi Pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan.

      c) Sistem Manajemen  Mutu  yang  baik,  agar  pelaksanaan  pengelolaan  sistem informasi dapat

2)  Masing-masing koordinator yang membidangi SIH3 menyusun Buku Petunjuk yang merupakan Panduan Pengoperasian Sistem lnformasi Hidrologi,  Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3) yang terintegrasi,  data dan informasi sharing berbasis web secara aktif,  efisien dan informatif.

3)  Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan SIH3   pada masing-masing  koordinator dengan  melibatkan  pihak-pihak  lain yang terkait  dengan sistem informasi sumber daya air.

Panduan-Pemilihan-Calon-Anggota-TKPSDA-Wilayah-Sungai-Jratunseluna-unsur-Non-Pemerintah-Periode-2018-2023

Blora, Rencana pembangunan Bendungan Randugunting di Kecamatan Japah Blora membutuhkan lahan 241,428 hektare. Lahan tersebut terdiri dari lahan milik Perhutani 209,026 hektare dan lahan milik masyarakat sekitar 32,402 hektare. Perkiraan pengadaan tanah dari April hingga Desember 2018, dilanjutkan pelaksanaan pembangunan hingga Desember 2021. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Pemprov Jateng dan Pemkab Blora mulai menyosialisasikan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Randugunting tersebut, di pendapa Kecamatan Japah, Selasa (30/1). ??Ada beberapa tahapan dalam pengadaan tanah ini. Tahapan tersebut tentu perlu disosialisasikan dan dirembug dengan warga yang nantinya akan terkena pengadaan tanah,?? ujar Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jateng, Endro Hudiyono, saat sosialisasi di pendapa. Ada pun lahan milik warga berada di dua desa yakni di Desa Kalinanas sebanyak 38 bidang atau sekitar 15,75 hektare dan di Desa Gaplokan sebanyak 80 bidang dengan luas sekitar 16,66 hektare. Sosialisasi dihadiri Wakil Bupati Blora, Arief Rohman, tim BBWS Pemali Juana dan warga Desa Kalinanas dan Gaplokan. Tim BBWS dan Pemprov Jateng memaparkan rencana pembangunan Bendungan Randugunting yang dibangun untuk penampungan air guna memenuhi ketersediaan sumber air di wilayah Blora, Rembang dan Pati. Bendungan juga untuk mendukung ketersediaan air pertanian, guna meningkatkan ketahanan pangan terutama di Blora untuk daerah irigasi Kedungsapen seluas 630 hektare dan pemenuhan air baku Blora sebesar 100 l/detik. Selain itu, pengendalian banjir dengan reduksi banjir sebesar 381,39 m3/detik dan sebagai pariwisata Blora. ??Insya Allah kalau ada bendungan ini nanti akan bermanfaat baik untuk sektor pertanian maupun sektor lainnya,?? kata Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air BBWS Pemali Juana Dwi Cahyo Handono Setyawan. Proyek Strategis Sementara itu Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air BBWS Pemali Juana Dwi Cahyo Handono Setyawan mengatakan, Bendungan Randugunting merupakan proyek strategis nasional yang telah diprogramkan pemerintah pusat. Sesuai rencana, bendungan akan membendung Sungai Randugunting, bertipe timbunan random dengan ketinggian 31 meter, panjang 363,35 meter, luas genangan 187,19 hektare dan tampungan total 10,4 juta meter kubik. Selain untuk irigasi pertanian dan air baku PDAM, Bendungan bisa digunakan untuk destinasi pariwisata dan dipakai untuk sarana olah raga air atau pembangkit listrik. Simak juga video bendungan randugunting berikut ini yah .. Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Randugunting Kab. Blora oleh Gubernur Jateng.

Download LAKIN BBWSPJ 2018

Download LAKIN BBWSPJ 2019

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana yang mewakili Pemerintah Pusat bersama dengan rekanan pelaksanaan pekerjaan tanggul rob melakukan penandatangan kontrak pelaksanaan pekerjaan, Jumat (15/12) pagi ini di Komplek Stadion Hoegeng.

Usai kontrak ditandatangani, peletakan batu pertama atau groundbreaking pekerjaan proyek senilai Rp128 miliar itu dijadwalkan pada 15 Januari 2018 mendatang.

Kepala BBWS Pemali-Juana, Ruhban Ruzziyatno menjelaskan, usai penandatanganan ini rekanan akan mulai melakukan persiapan pekerjaan. ?Sampai akhir 2017 ini mungkin hanya persiapan dan pencairan uang muka, awal tahun depan mulai dilakukan pekerjaan. Prosesnya memang sangat panjang, karena target penyelesaian proyek ini sampai akhir 2019. Tapi kita akan berupaya melakukan percepatan. Percepatan diperlukan agar kebutuhan-kebutuhan masyarakat dapat secepatnya terpenuhi,? tuturnya.

Meski begitu, Ruhban menyatakan bahwa sesuai dengan penekanan yang sering disampaikan Menteri PUPR bahwa semua pekerjaan instansi harus memiliki nilai seni. Sehingga bentuk bangunan tanggul rob tersebut juga akan diperhatikan agar masyarakat Kota Pekalongan dapat ikut menikmati kehadiran tanggul sekaligus sebagai tempat wisata. ?Jadi tidak hanya rigit bangunan kaku saja. Tapi nanti bapak-bapak bisa selfie disana. Setelah jadi juga nanti bisa dikomunikasikan dengan Dinas Pariwisata agar fasilitas-fasilitas umum yan berkurang bisa digantikan disini. Kami juga akan lakukan maintenance karena bisa saja beberapa tahun kedepan ada penurunan, tapi akan kami lakukan pemeliharaan rutin,? jelas Ruhban.

Tak hanya menunggu selesainya pembangunan agar ekonomi masyarakat ikut tergerak, ia juga meminta pelaksana proyek juga dapat menggandeng kontraktor lokal untuk sub-sub pekerjaan di dalamnya. Sehingga pembangunan tanggul tersebut juga dapat menggerakkan, dan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.

Pekerjaan tanggul rob, lanjutnya, akan dimulai di lahan yang sudah benar-benar bebas, atau di lahan yang belum terbayar namun sudah disepakati pelepasannya. ?Karena kita dikejar waktu. Nanti disamping ada tanggul rob juga akan ada long storage untuk menampung air dari anak sungai maupun air hujan. Air disana akan dipompa keluar tanggul. Jadi tanggul untuk menangani rob dan banjir air hujan akan diatasi dengan long storage,? tambahnya.

Penandatangan kontrak pengerjaan tanggul rob kali ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam mengatasi rob. Warga terdampak rob dapat melihat langsung bahwa proses pekerjaan akan segera dimulai. ?Jadi masyarakat dapat tenang dan mengetahui bahwa pemerintah sudah berupaya maksimal untuk menangani rob di Pekalongan.

Mengenai progres pembebasan lahan, Walikota menyatakan bahwa sampai saat ini proses tersebut masih berjalan dan terus dikejar. ?Pembebasan lahan terus dikejar agar ada percepatan. Kami ingin agar proses ini cepat dilakukan karena lahan harus segera siap agar pekerjaan bisa dimulai,? tandasnya.

Usai penandatanganan kontrak, Walikota bersama Kepala BBWS Pemali-Juana dan sejumlah pejabat terkait melakukan pantauan kondisi wilayah terdampak rob di Pasirkraton Kramat, Padukuhan Kraton dan Bandengan. 

Wilayah Mangkang Wetan, Kota Semarang, tepatnya di Jalan Kauman RT 02 RW 03, mengalami banjir bandang pada Rabu (22/11/2017) sekitar pukul 17.30 WIB. Banjir ini terjadi karena hujan deras yang turun seharian dan mengakibatkan Sungai Beringin meluap. Tanggul setinggi lima meter dan rumah-rumah di sekitarnya pun hancur akibat banjir tersebut. Seorang warga sekitar Sungai Beringin, Mualif, mengatakan, banjir melahap rumahnya sampai 1 meter dan menghancurkan sejumlah barang di dalam rumah. BPBD Kota Semarang,BASARNAS,TNI - Polri , Tim Sarda serta DPU SDA TARU dan BBWS Pemali Juana sudah turun bersama masyarakat di lokasi. Setidaknya 100 rumah terendam banjir setinggi 1 meter. Hanya di RW 3 yang terkena banjir bandang. Sekitar 100 rumah terdampak dan terendam banjir setinggi 1 meter. Banjir bandang tersebut merendam dan merusak sejumlah rumah warga. Yang perlu dikhawatirkan itu kan banjir bandang membawa lumpur sehingga rumah-rumah warga pasti penuh lumpur setelah banjir bandang selesai. Banjir bandang itu terjadi karena tanggul Sungai Beringin jebol akibat kelebihan debit air setelah diguyur hujan dari siang tadi. BBWS Pemali Juana dan instansi terkait memperbaiki sementara tanggul yang jebol dengan menggunakan karung berisi pasir. Menurut rencana, BPBD Kota Semarang,BASARNAS,TNI - Polri , Tim Sarda serta DPU SDA TARU , BBWS Pemali Juana dan masyarakat setempat akan membersihkan sisa lumpur di rumah-rumah warga pada Kamis (22/11/2017). Hujan deras yang turun seharian ini mengakibatkan Sungai Beringin meluap dan terjadi banjir bandang. Banjir ini menghancurkan tanggul setinggi lima meter dan melahap rumah-rumah sekitar.